Return to site

Tantangan Dalam Implementasi Aplikasi CRM Untuk Pemerintahan

Implementasi CRM yang tak mudah dalam lingkup pemerintah

· CRM Di Indonesia

Implementasi aplikasi CRM untuk sektor pemerintahan memang memiliki manfaat yang sangat besar. Seperti meningkatkan produktivitas, laporan kerja yang lebih mudah serta manfaat-manfaat lain yang didapatkan dari implementasi aplikasi CRM untuk pemerintahan. Akan tetapi, bukan berarti mengimplementasikan CRM untuk sektor pemerintahan tidak memiliki tantangan. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi saat menerapkan aplikasi CRM.

1. Pemangku kepentingan/pejabat

Implementasi CRM untuk pemerintahan tentu memerlukan pemenuhan dari seluruh pemangku kepentingan/pejabat. Para pemangku kepentingan disini seperti pemerintah pusat/daerah, kementerian keuangan, alokasi anggaran, staf dan lain sebagainya. Semua yang berada didalamnya juga harus menyetujui langkah untuk mengambil keputusan ini.

2. Anggaran dan profitabilitas

Pemerintah tentu berjalan dengan sistem anggaran yang lebih ketat karena memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga. Selain itu, alokasi dana pun harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintahan tersebut.

3. Tingkat kompleksitas yang tinggi

Sektor pemerintahan memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi mulai dari peraturan, standar kebijakan dan lain sebagainya. Selain membutuhkan respon yang sangat tinggi, pemerintah tentu sudah memiliki sistem yang telah digunakan sebelumnya. Perubahan dari sistem lama ke sistem baru ini juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang cukup lama jika dibandingkan dengan implementasi aplikasi CRM untuk bisnis. Selain itu, implementasi CRM juga dapat digugurkan oleh kebijakan dan peraturan-peraturan yang bisa saja diterapkan untuk menghalangi legalitas penggunaan aplikasi CRM.

4. Data

Jumlah informasi/data warga di setiap daerah tentu sangat besar. Bahkan pemerintahan juga akan berada pada lingkup berbeda-beda dalam melayani warganya. Seperti untuk kesehatan warga ditangani oleh departemen kesehatan dan lain sebagainya. Dengan jumlah data yang lebih kompleks seperti ini ada kemungkinan beberapa departemen tidak menyetujui implementasi CRM.

Meskipun sektor pemerintahan memiliki tantangan yang cukup kompleks bukan berarti instansi tidak membutuhkan CRM. Akan tetapi, dengan impelementasi CRM saat ini akan menjadi aset pemerintah yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi para pemangku kepentingan/pejabat pemerintahan di masa yang akan datang.

Ilustrasi (c) Unsplash.com